Simposium Indonesia-Jepang yang pertama tentang Meningkatkan Kualitas, Keamanan, dan Efektivitas melalui Rantai Pasokan Integritas, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), GP Farmasi Indonesia (GPFI), Pharmaceutical And Medical Devices Agency (PMDA), dan Asosiasi Produsen Farmasi Jepang (JPMA), diadakan pada tanggal 13-14 Februari 2013 di Hotel Red Top, Jakarta.
Dalam simposium tersebut, perwakilan dari regulator, industri farmasi, dan distributor dari Indonesia dan Jepang memberikan presentasi tentang pembaruan situasi farmasi, Farmakovigilans, dan Praktik Distribusi yang Baik (GDP) di masing-masing negara.
Implementasi Farmakovigilans di Indonesia
Farmakovigilans (PV), yang didefinisikan sebagai ilmu dan aktivitas yang berkaitan dengan deteksi, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah terkait obat lainnya, sedang dilaksanakan di Indonesia secara bertahap. Pada upacara pembukaan simposium, Johannes Setijono, Apt., mengatakan bahwa, "Jika kita merasa bahwa implementasi tidak dapat segera direalisasikan, sekarang saatnya bagi kita untuk belajar dari sejarah panjang Farmakovigilans Jepang untuk memperkaya wawasan dan kebijaksanaan dalam pelaksanaan Farmakovigilans yang sesuai dengan kondisi industri farmasi dan distribusi di Indonesia".
Di acara itu, Kepala BPOM Lucky S. Slamet, M.Sc., memberikan beberapa strategi untuk memperkuat sistem pengawasan obat dalam kerangka implementasi Farmakovigilans di Indonesia. Beberapa strateginya adalah, meningkatkan pengendalian pasca-pasar produk obat, konsolidasi peraturan dan standar dalam pengendalian obat, dan juga meningkatkan kompetensi dan profesionalisme staf di bidang pengendalian distribusi. BPOM juga telah mengeluarkan Peraturan No HK.03.1.23.12.11.10690 tentang Implementasi Farmakovigilans untuk Industri Farmasi untuk memperkuat struktur sistem Farmakovigilans di Indonesia.
Implementasi Praktik Distribusi yang Baik (GDP) di Indonesia
Implementasi Farmakovigilans sangat terkait dengan cara Praktek Distribusi yang Baik (GDP), karena dengan penerapan GDP, kualitas obat dapat dipertahankan sampai ke tangan pelanggan, dan memastikan keterlacakan jika terjadi reaksi obat yang tidak diinginkan.
BPOM juga melakukan pemetaan distributor untuk memastikan bahwa distributor obat menjalankan kegiatannya berdasarkan GDP, dan sertifikasi untuk distributor yang secara konsisten menerapkan GDP/CDOB. Dalam dua tahun terakhir (2010-2012), BPOM telah memetakan 918 dari 2500 distributor obat di Indonesia.
PT Anugrah Argon Medica (AAM) adalah distributor produk farmasi terkemuka di Indonesia dengan 40 cabang di seluruh Indonesia, di mana 24 di antaranya telah bersertifikat GDP/CDOB dan sisanya sedang dalam proses sertifikasi dan akan selesai sekitar bulan Juni 2013. Hal ini menunjukkan komitmen AAM dalam menjaga kualitas dan keamanan produk farmasi sepanjang rantai pasok distribusi.
Erwin Tenggono, penasihat AAM, juga berpartisipasi sebagai pembicara dan memberikan paparan yang berjudul Implementasi GDP: Bisnis dan Etika. Erwin mengatakan bahwa banyak keuntungan yang bisa didapatkan jika sebuah perusahaan menerapkan GDP sebagai standar untuk peningkatan terus-menerus, dan untuk bisnis farmasi, GDP adalah keyakinan, sistem, dan alat. GDP dapat menjadi bagian dari keuntungan kompetitif, jika diimplementasikan sebagai bagian dari strategi bisnis.
Hiroshi Ichijo, Ketua The Pharmaceutical Regulation Committee the Federation of Japan Pharmaceutical Wholesalers Association, memberikan paparan tentang Japan Good Supply Practice (JGSP) sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh grosir farmasi dalam distribusi dan kontrol kualitas, dan ini didirikan di bawah filosofi dasar untuk menempatkan pemeliharaan kualitas dalam distribusi di atas komersialisme, yang seringkali diabaikan oleh grosir farmasi.